IMM Kritik Keras DPRD dan Bupati Halsel Abai Konflik Tanah Soligi Rakyat Dibiarkan Berjuang Sendiri

IMM Kritik Keras DPRD dan Bupati Halsel Abai Konflik Tanah Soligi Rakyat Dibiarkan Berjuang Sendiri

HALSEL, Kader IMM, Asrul Madra, menegaskan bahwa konflik tanah di Desa Soligi bukan sekadar persoalan lokal, melainkan cerminan kegagalan serius DPRD dan pemerintah daerah Halmahera Selatan.

Menurut Asrul yang lebih merujuk Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muhcsin dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya Tidak memihak ke Rakyat kecil ,’Ujar Asrul

Alih-alih hadir sebagai penengah dan pelindung kepentingan rakyat, DPRD dan Bupati justru terkesan abai, memilih diam, dan menjauh dari persoalan yang semakin hari kian merugikan masyarakat Desa Sologi Tersbut

Kader IMM Asrul menyatakan sikap DPRD dan Bupati ini tidak bisa lagi ditoleransi. Ketika konflik agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam Pasal 2 ayat (3) ditegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini harus menjadi pegangan terhadap DPRD dan Bupati Halsel.

“Malah penderitaan masalah perampasan ruang hidup di tanah di
Desa Soligi yang di rampas oleh PT Harita Grup dibiarkan berlarut tanpa kejelasan dan penyelesaian, itu menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah Daerah kabupaten Halmaherah Selatan terhadap rakyat kecil.

DPRD yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat Rakyat justru kehilangan arah, gagal menjalankan fungsi pengawasan, dan tidak mampu mendorong pemda untuk bertindak tegas dan adil,” ujar Asrul. Jumat, 17/4/26.

Lebih ironis lagi, berbagai program pembangunan yang seharusnya menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat malah tersendat tanpa kontrol yang jelas.

“Desa-desa yang ada di Halmahera Selatan justru menghadapi persoalan serius seperti Soligi yang sengaja rakyatnya dibiarkan berjuang sendiri demi merebut kehadilan tanpa pendampingan, dan tanpa kehadiran DPRD serta Pemda Halmahera Selatan.

Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang mencederai rasa keadilan publik di tanah Halmahera Selatan,” tambahnya

Asrul menjelaskan di mana keberadaan DPRD Halmahera Selatan, hari ini layak dipertanyakan secara terbuka.

Untuk apa mereka dipilih jika tidak mampu hadir di tengah rakyat saat dibutuhkan? Ketidakhadiran mereka di lapangan menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara wakil rakyat dan realitas sosial yang terjadi.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka publik berhak menyimpulkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah yang lebih terpenting Bupati, telah gagal menjalankan amanahnya. Ketika kekuasaan tidak lagi berpihak pada rakyat, maka legitimasi moral mereka pun runtuh,” tegasnya

Rakyat tidak membutuhkan DPR yang hanya hadir dalam seremoni Dan Hanya menunggumu Gaji Tidak Memihak Suara Rakyat Wakil Rakyat bunkam Wakil Rakyat tetapi harus berani berdiri di garis depan memperjuangkan keadilan dan kepastian bagi masyarakatnya.(Tim Red A .M)

Editor Tayangan Media Mito